Setiap perekrutan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dimulai, berbondong-bondong pelamar antre mendaftar. Pemandangan ini lumrah terlihat saban tahun, sebelum pemerintah memutuskan untuk menggelar moratorium (menghentikan sementara) penerimaan CPNS, semenjak 1 Januari 2015.
Moratorium merupakan salah satu upaya untuk mengejar sasaran ideal PNS sebanyak 1,5 persen dari total jumlah penduduk Indonesia.
Namun dengan keberadaan moratorium ini, tak berarti jumlah pengabdi negara tak sanggup bertambah. Pada beberapa bidang, pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) masih membuka penerimaan CPNS.
"Moratorium kecuali pendidik, tenaga kesehatan, penegak hukum, penyuluh ekonomi, ada pertanian, peternakan, perikanan," ujar Menteri PANRB Yuddy Chrisnandi beberapa waktu lalu.
Seperti tahun ini, pemerintah kembali membuka penerimaan CPNS. Dalam waktu dekat, pemerintah berencana mengumumkan gugusan maupun agenda seleksi dan tes CPNS tersebut.
Pengajuan jumlah dan formasi
Seiring planning perekrutan CPNS, Kementerian PANRB mulai bersiap. Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian PANRB Herman Suryatman mengungkapkan, beberapa posisi yang masih dibuka kesempatan untuk melaksanakan perekrutan CPNS ialah tenaga pendidik dan tenaga medis.
"Jadi untuk guru, tenaga kesehatan dan jabatan fungsi tertentu yang benar-benar dibutuhkan masih dibuka," Senin (18/4/2016).
Dia menjelaskan, proses rekrutmen CPNS untuk tenaga-tenaga tersebut tetap dilakukan sesuai prosedur menyerupai biasa. Salah satunya ialah agenda seleksi dan tes akan diumumkan ke publik.
"Saat ini instansi sudah mengajukan jumlah dan gugusan ke Kementerian PANRB. Nanti Pak Menteri yang memutuskan jadwal," papar dia.
Sebelumnya pada 25 Februari 2016, Menteri PANRB Yuddy Chrisnandi mengatakan, pemerintah masih melanjutkan moratorium penerimaan pegawai negeri sipil pada tahun ini. Hal tersebut merupakan salah satu upaya untuk mengejar sasaran ideal PNS sebanyak 1,5 persen dari total jumlah penduduk Indonesia.
Untuk merampingkan PNS, Kementerian PANRB akan melaksanakan pendekatan moratorium dan negative to zero growth. Namun, penerimaan PNS tetap dibuka untuk sektor-sektor tertentu. Seperti pendidik, tenaga kesehatan, penegak hukum, penyuluh ekonomi ada pertanian, peternakan, perikanan.
Yuddy mengatakan, perampingan jumlah PNS juga dilakukan sedari sekolah kedinasan. Misalnya, bila Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) yang biasanya merekrut sebanyak 1.000 orang, kini menjadi 900 orang.
"Tetap penerimaan PNS tapi dilakukan dengan pendekatan moratorium dan negatif to zero growth. Seperti di sekolah kedinasan, menyerupai IPDN buka hanya jumlah tidak menyerupai dulu. Hanya kami batasi tidak hingga 1.000 orang hanya 900 orang. STAN itu juga kita batasi tapi kan total kedinasan tidak hingga 10 ribu. Itu masih ada untuk memenuhi kebutuhan teknis pemerintah," terang dia.
Meski terjadi perampingan, pemerintah menegaskan akan memperbaiki kinerja PNS. "Yang sesuai UU itu yang berintegritas, berdisiplin, berpendidikan, profesional, kompeten, inovatif. Bisa mengakses komputer, cakap berbahasa dan komunikasi, disiplin tinggi, harus dibenahi dan dirasionalisasi," terang dia.
Dia menjelaskan, proses rekrutmen CPNS untuk tenaga-tenaga tersebut tetap dilakukan sesuai prosedur menyerupai biasa. Salah satunya ialah agenda seleksi dan tes akan diumumkan ke publik.
"Saat ini instansi sudah mengajukan jumlah dan gugusan ke Kementerian PANRB. Nanti Pak Menteri yang memutuskan jadwal," papar dia.
Sebelumnya pada 25 Februari 2016, Menteri PANRB Yuddy Chrisnandi mengatakan, pemerintah masih melanjutkan moratorium penerimaan pegawai negeri sipil pada tahun ini. Hal tersebut merupakan salah satu upaya untuk mengejar sasaran ideal PNS sebanyak 1,5 persen dari total jumlah penduduk Indonesia.
Untuk merampingkan PNS, Kementerian PANRB akan melaksanakan pendekatan moratorium dan negative to zero growth. Namun, penerimaan PNS tetap dibuka untuk sektor-sektor tertentu. Seperti pendidik, tenaga kesehatan, penegak hukum, penyuluh ekonomi ada pertanian, peternakan, perikanan.
Yuddy mengatakan, perampingan jumlah PNS juga dilakukan sedari sekolah kedinasan. Misalnya, bila Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) yang biasanya merekrut sebanyak 1.000 orang, kini menjadi 900 orang.
"Tetap penerimaan PNS tapi dilakukan dengan pendekatan moratorium dan negatif to zero growth. Seperti di sekolah kedinasan, menyerupai IPDN buka hanya jumlah tidak menyerupai dulu. Hanya kami batasi tidak hingga 1.000 orang hanya 900 orang. STAN itu juga kita batasi tapi kan total kedinasan tidak hingga 10 ribu. Itu masih ada untuk memenuhi kebutuhan teknis pemerintah," terang dia.
Meski terjadi perampingan, pemerintah menegaskan akan memperbaiki kinerja PNS. "Yang sesuai UU itu yang berintegritas, berdisiplin, berpendidikan, profesional, kompeten, inovatif. Bisa mengakses komputer, cakap berbahasa dan komunikasi, disiplin tinggi, harus dibenahi dan dirasionalisasi," terang dia.
Batas Akhir Pengajuan Formasi CPNS 2016
Saat ini, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) tengah melaksanakan proses pengumpulan gugusan dari masing-masing daerah. Instansi ini pun mengajak pemerintah kawasan (pemda) untuk secepatnya menuntaskan pengisian e-formasi.
“Batas waktu pengisian e-formasi hingga tamat April 2016,” ujar Asisten Deputi Perencanaan dan Sistem Informasi SDM Aparatur Kementerian PANRB Subowo Djoko Widodo.
Jika hingga batas waktu yang ditetapkan masih terdapat kawasan yang belum mengisi e-formasi dengan benar, atau masih di bawah 50 persen, maka kawasan tersebut tidak akan mendapat gugusan CPNS untuk 2016 ini.
Subowo menambahkan, beberapa waktu kemudian Kementerian PANRB telah menggelar rapat dengan sejumlah kawasan yang pengisian e-formasi masih di bawah 50 persen. “Dengan cara itu kami mendorong pemerintah kawasan yang belum melaksanakan pengisian e-formasi untuk segera menyelesaikannya,” ia menjelaskan.
Melalui rapat tersebut, Kementerian PANRB sanggup mengetahui secara pribadi permasalahan yang dihadapi di kawasan yang menciptakan pengisian aplikasi e-formasi masih banyak yang di bawah 50 persen. Kementerian PANRB pun mencoba mencarikan solusi atas hambatan yang menciptakan suatu kawasan belum sepenuhnya melaksanakan pengisian.
Seperti diketahui aplikasi e-formasi sudah diterapkan Kementerian PANRB semenjak 2014. Seluruh instansi pemerintah yang mengajukan permohonan suplemen gugusan CPNS tidak lagi memakai cara manual dengan tiba ke Kementerian PANRB, namun harus sanggup melalui aplikasi e-formasi.
Dalam rapat perencanaan beberapa waktu kemudian diketahui, ada beberapa pemerintah kawasan yang belum melaksanakan pengisian e-formasi disebabkan jaringan internet di daerahnya yang tidak baik. Namun ada juga duduk masalah lain, menyerupai pegawai yang diganti, dan lain-lain.
“Batas waktu pengisian e-formasi hingga tamat April 2016,” ujar Asisten Deputi Perencanaan dan Sistem Informasi SDM Aparatur Kementerian PANRB Subowo Djoko Widodo.
Jika hingga batas waktu yang ditetapkan masih terdapat kawasan yang belum mengisi e-formasi dengan benar, atau masih di bawah 50 persen, maka kawasan tersebut tidak akan mendapat gugusan CPNS untuk 2016 ini.
Subowo menambahkan, beberapa waktu kemudian Kementerian PANRB telah menggelar rapat dengan sejumlah kawasan yang pengisian e-formasi masih di bawah 50 persen. “Dengan cara itu kami mendorong pemerintah kawasan yang belum melaksanakan pengisian e-formasi untuk segera menyelesaikannya,” ia menjelaskan.
Melalui rapat tersebut, Kementerian PANRB sanggup mengetahui secara pribadi permasalahan yang dihadapi di kawasan yang menciptakan pengisian aplikasi e-formasi masih banyak yang di bawah 50 persen. Kementerian PANRB pun mencoba mencarikan solusi atas hambatan yang menciptakan suatu kawasan belum sepenuhnya melaksanakan pengisian.
Seperti diketahui aplikasi e-formasi sudah diterapkan Kementerian PANRB semenjak 2014. Seluruh instansi pemerintah yang mengajukan permohonan suplemen gugusan CPNS tidak lagi memakai cara manual dengan tiba ke Kementerian PANRB, namun harus sanggup melalui aplikasi e-formasi.
Dalam rapat perencanaan beberapa waktu kemudian diketahui, ada beberapa pemerintah kawasan yang belum melaksanakan pengisian e-formasi disebabkan jaringan internet di daerahnya yang tidak baik. Namun ada juga duduk masalah lain, menyerupai pegawai yang diganti, dan lain-lain.
Bocoran Formasi
Kementerian PANRB masih belum membeberkan secara niscaya bidang yang akan dibuka untuk penerimaan CPNS di tahun ini.
Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian PANRB Herman Suryatman mengungkapkan instansinya dikala ini tengah menggodok berapa gugusan yang akan diseleksi.
Dia mengungkapkan proses seleksi tahun ini hanya untuk posisi-posisi tertentu, khususnya yang bekerjasama dengan tenaga pendidik, menyerupai guru; serta tenaga kesehatan layaknya perawat, dokter, dan lain sebagainya.
"Kemungkinan guru, tenaga kesehatan dan jabatan fungsi tertentu yang benar-benar dibutuhkan," kata Herman dikala berbincang dengan Liputan6.com.
Kementerian PANRB masih belum membeberkan secara niscaya bidang yang akan dibuka untuk penerimaan CPNS di tahun ini.
Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian PANRB Herman Suryatman mengungkapkan instansinya dikala ini tengah menggodok berapa gugusan yang akan diseleksi.
Dia mengungkapkan proses seleksi tahun ini hanya untuk posisi-posisi tertentu, khususnya yang bekerjasama dengan tenaga pendidik, menyerupai guru; serta tenaga kesehatan layaknya perawat, dokter, dan lain sebagainya.
"Kemungkinan guru, tenaga kesehatan dan jabatan fungsi tertentu yang benar-benar dibutuhkan," kata Herman dikala berbincang dengan Liputan6.com.
Instansi ini pun dikala ini masih melaksanakan proses pengkajian mengenai berapa jumlah gugusan yang dibutuhkan. Jumlah itulah yang akan menjadi rebutan bagi para pencari kerja.
Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, setiap instansi baik itu di pemerintah sentra atau pemerintah kawasan harus mengajukan usulan penambahan gugusan ke Kementerian PANRB. Nanti Menteri PANRB yang akan memutuskan.
"Saat ini usulan gugusan dari instansi sudah, sedang dilakukan penelaahan oleh Kemenpan untuk selanjutnya ditetapkan," papar dia.
Namun, Herman belum sanggup memastikan kapan proses penelaahan itu akan dituntaskan. "Tunggu saja ya," tutup dia.
Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, setiap instansi baik itu di pemerintah sentra atau pemerintah kawasan harus mengajukan usulan penambahan gugusan ke Kementerian PANRB. Nanti Menteri PANRB yang akan memutuskan.
"Saat ini usulan gugusan dari instansi sudah, sedang dilakukan penelaahan oleh Kemenpan untuk selanjutnya ditetapkan," papar dia.
Namun, Herman belum sanggup memastikan kapan proses penelaahan itu akan dituntaskan. "Tunggu saja ya," tutup dia.
Seleksi CPNS Dijamin Bebas KKN
Menteri Yuddy Chrisnandi mengakui dalam proses seleksi CPNS pernah ada sistem yang tidak adil. Hal ini dibuktikan dengan banyak orang atau pejabat yang memakai wewenang untuk menempatkan rekan, saudara, atau keluarganya sebagai PNS di suatu instansi pemerintahan.
Yuddy menjamin istilah "PNS Titipan" yang dulu pernah ada tidak akan ada lagi dengan sistem Computer Assisted Test (CAT).
"Dulu memang ada istilah titipan pejabat, kini tidak ada lagi. Kalau ada yang menyampaikan sanggup nitip, bohong itu. Dengan memakai sistem CAT, seleksi CPNS akan berlangsung transparan dan objektif. Kami jamin tidak ada KKN, tidak ada bayar-bayaran," kata Yuddy.
Selain membuka kembali simulasi CAT secara online di www.menpan.go.id, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) akan melaksanakan simulasi CAT offline.
"Dulu memang ada istilah titipan pejabat, kini tidak ada lagi. Kalau ada yang menyampaikan sanggup nitip, bohong itu. Dengan memakai sistem CAT, seleksi CPNS akan berlangsung transparan dan objektif. Kami jamin tidak ada KKN, tidak ada bayar-bayaran," kata Yuddy.
Selain membuka kembali simulasi CAT secara online di www.menpan.go.id, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) akan melaksanakan simulasi CAT offline.
Sumber : http://www.liputan6.com/
Advertisement